jembatan timbang-2

http://eprints.undip.ac.id/34217/6/1754__chapter_II.pdf

http://digilib.its.ac.id/public/ITS-Undergraduate-6734-2204109604-bab3.pdf

http://eprints.undip.ac.id/34217/4/1754_preliminary.pdf

====================================================================

Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat II (download file...)

Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat III (download file...)

Pedoman Penyelenggaraan Diklatpim Tingkat IV (download file...)

Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 893.3/12489 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / kota se Jawa Tengah Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor : 893.3/12489 tanggal 16 Juni 2006 tentang Penyelenggaraan Diklat Aparatur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / kota se Jawa Tengah (download file...)

Surat Sekda A.n Gubernur Jawa Tengah Nomor 893.3/05020 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Diklat dengan "POLA SATU PINTU" Surat Sekda A.n Gubernur Jawa Tengah Nomor 893.3/05020 tanggal 31 Maret 1999 tentang Pelaksanaan Diklat dengan "POLA SATU PINTU" (download file...)

Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2176/SJ tanggal 21 September 1998 Tentang Kebijakan Satu Pintu dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Depdagri / Pemda Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 893.3/2176/SJ tanggal 21 September 1998 Tentang Kebijakan Satu Pintu dan Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Diklat dilingkungan Depdagri / Pemda (download file...)

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2009 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Pendidikan Dan Pelatihan Provinsi Jawa Tengah. Ditetapkan : Semarang, 31 Juli 2008. Diundangkan : Semarang, 31 Juli 2008. Keterangan : berita daerah provinsi jawa tengah tahun 2008 nomor 89 (download file...)

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Bappeda, Inspektorat dan Lemtekda Prov. Jateng ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, INSPEKTORAT DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. Ditetapkan : Semarang, 7 Juni 2008. Diundangkan : Semarang, 7 Juni 2008. Keterangan : Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13. (download file...)

Paparan Kepala Badan Diklat Prov. Jateng dalam SInkronisasi Program Diklat (download file...)

10.

Permendagri Nomor 31 Tahun 2007 Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme penyelenggara pemerintahan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu diselenggarakan pendidikan dan pelatihan yang terpadu dan berkesinambungan. Disamping guna menjamin kualitas pendidikan dan pelatihan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu standar perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (download file...)


11.	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik UU No. 14 tahun 2008 berisi tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan wujud nyata proses demokrasi di Indonesia. Sehingga Undang-Undang ini diharapkan menjadi tonggak bersejarah dalam perkembangan globalisasi, demokrasi dan iptek di Indonesia. Dalam proses menuju demokrasi itu, Indonesia disebutnya baru masuk dalam tahap konsolidasi, sehingga masih memerlukan waktu untuk mencapai arti demokrasi yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam demokrasi, harus ada kemudahan dalam mendapatkan informasi. (download file...)

12.	UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa (download file...)

13.	PP 101 Tahun 2000 Pendidikan Dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur yang memiliki kompetensi tersebut diperlukan peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, semangat kesatuan dan persatuan, dan pengembangan wawasan Pegawai Negeri Sipil melalui Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari usaha pembinaan Pegawai Negeri Sipil secara menyeluruh. (download file...)

MENATA FUNGSI JEMBATAN TIMBANG (Oleh-oleh dari OL Pim IV di Provinsi Riau)

Drs.YUSUF SUBAGYO, Msi Widyaiswara Badan Diklat Prov.Jateng

Tanggal 14 s/d 17 Maret 2011 yang lalu Diklatpim Tingkat IV Angkatan XXX melakukan Observasi Lapangan (OL) di Provinsi Riau. Kelompok I mengambil fokus di Dinas Perhubungan, berikut adalah rangkuman laporannya.
Pengantar. Kebijakan perencanaan sistem transportasi, khususnya Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan oleh Jembatan Timbang, keberadaannya tidak dapat dipisahkan hubungan integral antara daerah satu dengan daerah yang lain, dimana penyelenggaraan infrastruktur transportasi merupakan kebutuhan turunan (derived demand) yang mempunyai sifat terus menerus serta mempunyai ciri tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga tidak bisa dipenggal atas dasar kewilayahan saja. Sektor trasportasi juga merupakan suatu sistem yang terdiri dari sarana dan prasarana yang didukung oleh manajemen tata laksana Sumber Daya Manusia (human resources) yang memadai dan tepat guna, dalam menciptakan suatu jaringan mutu pelayanan yang berdaya guna dan berhasil guna, melalui penguatan legalitas operasional yang didasarkan pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, menuju terselenggaranya good governance sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi.   Sejalan perkembangan dinamika sektor transportasi, Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992, khususnya dalam Pasal 169 tentang pengaturan Penyelenggaraan Fungsi Pengawasan angkutan barang telah diberlakukan ketentuan muatan angkutan barang sesuai berat muatan yang diijinkan dan dikenakan tindak pelanggaran (tilang) bagi kendaraan angkutan barang yang melebihi muatan (tonase), namun demikian secara riil aplikasinya belum dapat diimplementasikan, mengingat hingga sampai dengan sekarang Peraturan Pemerintah (PP) sebagai petunjuk pelaksanaannya belum diterbitkan, disamping itu juga telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Unit Pelaksana Teknis Timbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau di dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jembatan Timbang masih mendasarkan pada Perda Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Muatan Lebih, dimana di dalam pelaksanaannya mengatur tentang penetapan kompensasi bagi mobil barang yang bermuatan lebih setinggi-tingginya sebesar 25 %. Meskipun hal tersebut secara substansial pengaturannya belum sesuai dengan UU No.28 Tahun 2009 dan UU No.22 Tahun 2009, dan KM. No.5 Tahun 1993, yang mengamanatkan fungsi pengawasan melalui penyelenggaraan jembatan timbang, namun demikian langkah kebijakan tersebut dilakukan juga oleh beberapa Pemerintah Provinsi yang ada seperti Jabar, Jatim dan DIY, dll. Sementara Provinsi Jawa Tengah per 1 Januari 2011 tidak lagi memberlakukan kebijakan denda kelebihan muatan tersebut. Ketidaktegasan Pemerintah yang tidak segera menerbitkan Peraturan Pemerintah dimaksud, menunjukan bahwa belum adanya kepastian hukum (rule of law) dalam satu domaint (kewenangan) yang menuntut terealisasinya akuntabilitas pelayanan publik sebagaimana diamanatkan Peraturan perundang-undangan.
Agar tidak terjadi kekosongan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan operasional dalam memfasilitasi pelayanan publik yang harus tetap berjalan dan terlayani, maka beberapa Pemerintah Provinsi masih tetap memberlakukan Perda yang lama dengan penerapan SOP nya sebagai payung hukum penyelenggaraan fungsi pengawasan terhadap setiap tindak pelanggaran dokumen pengangkutan, buku uji dimensi kendaraan berserta muatannya, tata cara muat, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang yang melewati jembatan timbang. Diperlukan sinergitas secara holistic yang melibatkan beberapa institusi terkait ( Perhubungan, Kepolisian, Pekerjaan Umum dan Perindustrian) melalui intensifikasi koordinasi dan sinkronisasi secara intens dan berkelanjutan, dalam upaya mengintegrasikan beberapa permasalahan pengaturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, khususnya penataan fungsi pengawasan terhadap kelengkapan dokumen pengangkutan, buku uji dimensi kendaraan berserta muatannya, tata cara muat, persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan angkutan barang yang melewati jembatan timbang. Hal tersebut dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kerusakan jalan dan jembatan serta para pengguna jalan lainnya disamping keselamatan untuk diri sendiri, dan yang lebih esensiil adalah peranan sector transportasi, sebagai tulang punggung (blackbone) dan urat nadi pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan dan pembangunan infrastruktur secara berkesinambungan.
Oleh karena itu Unit Pelayanan Terpadu Timbangan Kendaraan Bermotor (UPT-TKB) pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau berdasarkan Tugas, Pokok dan Fungsi yang ada melakukan identifikasi permasalahan dan menganalisis pemecahan permasalahannya (problem solving), di dalam meningkatkan mutu pelayanan yang dapat memenuhi harapan masyarakat, lebih khusus pada para transporter serta tersedianya validitas data Laporan pelaksanaan dan evaluasi penanganan secara terukur, cepat, tepat dan akurat. Dari identifikasikan permasalahan-permasalahan kondisi riil dalam Penyelenggaraan Jembatan Timbang yang menjadikan isu aktual, untuk mendapatkan prioritas perhatian dan penanganan adalah Belum Optimalnya Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam Fungsi Pengawasan di Jembatan Timbang Unit Pelaksana Teknis Timbangan Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Provinsi Riau.
Gambaran Umum Wilayah Provinsi Riau secara geografis, geoekonomi dan geopolitik terletak pada jalur yang sangat strategis baik pada masa kini maupun pada masa yang akan datang karena terletak pada jalur perdagangan Regional dan Internasional di kawasan ASEAN melalui kerjasama IMT-GT dan IMS-GT. Keberadaannya membentang dari lereng Bukit Barisan sampai ke Laut Cina Selatan, terletak antara 1°15´ Lintang Selatan sampai 4°45´ Lintang Utara atau antara 100°03´-109°19´ Bujur Timur Greenwich dan 6°50´-1°45´ Bujur Barat Jakarta. Provinsi Riau setelah dimekarkan mempunyai luas 107.932,71 km2, daratan 80,11, lautan/perairan 19,89 %. Adapun visi Provinsi Riau adalah : "Terwujudnya Provinsi Riau Sebagai Pusat Perekonomian Dan Kebudayaan Melayu Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis, Sejahtera, Lahir Dan Bathin Di Asia Tenggara Tahun 2020". Sementara Visi Dinas Perhubungan Provinsi Riau adalah :”Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan transportasi, pos dan telekomunikasi yang handal dalam mendukung visi Riau 2020”. Berdasarkan Peraturan Daerah Porvinsi Riau Nomor 09 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Daerah Dinas Daerah Provinsi Riau, Pergub Riau Nomor : 34 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Dinas Perhubungan Provinsi Riau dan Pergub Nomor 44 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Provinsi Riau tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Riau yang terkait fungsi pengawasan antara lain : •    Penyusunan dan penetapan jaringan transportasi jalan Provinsi •    Perizinan pelayaan dan pengendalian kelebihan muatan dan tertib pemanfaatan jalan Provinsi. •    Penetapan dan standar maksimum muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang dan tertib pemanfaat antar kabupaten/kota. •    Penetapan lokasi dan pengelolaan jembatan timbang. •    Melaksanakan timbangan kendaraan bermotor pada lokasi dan lintas jalan raya tertentu dalam wilayah Provinsi Riau
Pengawasan Angkutan Barang melalui Jembatan Timbang. Jumlah jembatan timbang di provinsi Riau ada empat buah yang beroperasi, yaitu: 1.    DURI dibagun tahun 1997, frekwensi 900 s/d 1200 unit kendaraan per hari, jenis timbangan elektronik kekuatan 60 ton. 2.    RANTAU BERANGIN, 1974, 240 unit Kendaraan per hari, 60 ton. 3.    UJUNG BATU, 2002, 150 unit kendaraan per hari, 60 ton 4.    LOGAS, 2002, 200 unit kendaraan per hari, 60 ton.
    Sementara jembatan timbang TERATANG MANUK dibangun 2010, dengan jenis timbangan elektronik 80 ton dan frekwensi kendaraan sekitar 120 unit per hari belum dioperasikan, karena masih menunggu ijin persetujuan dari Kementerian Perhubungan.

Profile Jembatan Timbang di Provinsi Riau
Dalam pelaksanaan penanganan lalu lintas dan angkutan jalan dituntut adanya sinergitas secara holistik dari beberapa sektor diantaranya Sektor Perhubungan, Kepolisian, Perdagangan dan Perindustrian serta Pekerjaan Umum. Dalam hal ini kementerian PU mengatur pembangunan jalan, diharapkan ada standart MST 10 ton secara Nasional. Kementerian Perindustrian mengatur ketentuan spesifikasi kendaraan angkutan barang, Kepolisan Republik Indonesia berwenang dalam penegakan hukum, sedangkan perhubungan melaksanakan pengawasan dan penertiban melalui jembatan timbang. Namun dalam kenyataannya keempat institusi tersebut secara hirarkis belum ada petunjuk pelaksanaan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah, sehingga masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Di Provinsi Riau, institusi yang juga harus dilibatkan adalah Kementerian Kehutanan dan Organda. Hal ini mengingat jenis barang yang diangkut sebagian besar berupa hasil hutan (kayu log) yang akan diolah di pabrik kertas. Sementara organda mewakilti para pemilik kendaraan yang terlibat..
Kewenangan UPT. Timbangan Kendaraan Bermotor Pengawasan dan Pengendalian Muatan Lebih, meliputi Tata Cara Pemuatan, Daya Angkut (JBI dan Kelas Jalan yang diizinkan), Dimensi Kendaraan (Panjang, Lebar dan Tinggi kendaraan). Tindakan yang dilakukan bersifat Preventif dan Represif. Tindakan preventif berupa Sosialisasi baik melalui media cetak, leaflet dan himbauan kepada para Pengusaha Angkutan Barang maupun Perusahaan yang menggunakan Jasa Angkutan Barang secara berkelanjutan tentang Pengendalian muatan lebih dan secara bertahap akan diupayakan Provinsi Riau “Zero Overloading” (masuk dalam Program Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Riau). Adaapun tindakan represif, berdasarkan Perda 07 Tahun 2005 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Muatan lebih, diatur batas toleransi muatan lebih yang diberikan kepada kendaraan barang adalah dibawah 5% (lima persen) dari JBI (jumlah berat yang diijinkan) dan jika melebihi dari 5% dalam Perda ini menerapkan sistem kompensasi muatan lebih bagi angkutan barang dengan formulasi sebagai berikut : > 5% s/d 15% Pelanggaran TK. I Kompensasi Rp. 50/kg,- (lima puluh rupiah/kilogram) > 15% s/d 25% Pelanggaran TK. II Kompensasi Rp. 100/kg,- (seratus rupiah/kilogram) > 25 % Pelanggaran TK. III dikenai sanksi pidana disertai dengan tindakan : a. Kendaraan di suruh kembali ketempat asal muatan atau; b.Muatan barang yang lebih harus diturunkan oleh Pengemudi/operator dengan segala resiko yang ditanggungnya.
Kelebihan Muatan setinggi-tingginya sebesar 25 % berdasarkan selisih daya angkut yang dihitung dan daya angkut yang ditetapkan sesuai hasil pengujian kendaraan bermotor dikurangi daya angkut yang diperbolehkan. Terhadap aspek teknis kendaraan (khususnya dalam hal kekuatan mesin, efesiensi rem, sistem kemudi dan kekuatan ban) masih terpenuhi, sehingga terjamin keselamatan dan umur teknis kendaraan.
Selain hal tersebut diatas juga diberlakukan tindakan berupa tilang dan pencabutan Buku Uji (STUK) terhadap kendaraan bermotor dimaksud jika melanggar pasal 277, 288, 305, 306 dan 307 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permasalahan Sub Sektor Transportasi Darat Di Provinsi Riau antara lain: Tingginya kerusakan jalan akibat Muatan Lebih, Belum optimalnya operasional Timbangan Kendaraan Bermotor, disamping Belum terwujudnya Highway di Prov. Riau. Sementara Permasalahan Angkutan Barang meliput Muatan melebihi dari JBI yang ditetapkan, Dimensi kendaraan tidak sesuai dengan STUK, Belum ditetapkannya Jaringan Lintas Angkutan Barang
Jenis angkutan barang di Provinsi Riau Target Penerimaan Kompensasi Muatan Lebih yang pada tahun 2006 hanya Rp. 1.187,940.000,-- meningkat hampir 5 kali lipat Tahun 2010 sebesar Rp 5.926.094.000,-. Untuk Target Penerimaan Kompensasi Muatan Lebih Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp. 6.222.398.700,- (naik sebesar 5% dari tahun 2010) s/d Bulan Maret Tahun 2011 penerimaan Kmompensasi Muatan lebih yang telah diterima sebesar Rp 1.305.970.000,-. Pada tahun 2010 dari 457.130 kendaraan yang ditimbang, 55.676 melanggar 5-15%, 7 melanggar 15-25 %, dan 975 melanggar > 25 %. Upaya yang dilakukan Dinas Perhubungan Provinsi Riau untuk mengatasi permasalahan di UPT. Timbangan Kendaraan Bermotor, diantaranya Melakukan rehabilitasi dan penambahan fasilitas pendukung jembatan timbang, Memberikan bantuan uang transportasi ke lokasi bertugas, Mengikutsertakan PNS dalam Diklat PPNS dan diklat teknis terkait pengawasan angkutan barang dan jalan, Operasi Simpatik kepada transporter secara langsung (direncanakan bulan Mei Tahun 2011 serentak diseluruh Indonesia), menambah frekuensi Operasi Penumbar (secara terpadu bersama Kab/Kota)
Penutup. Tudingan terhadap jembatan timbang sebagai sumber kerusakan jalan sebenarnya tidak tepat, karena yang bertanggung jawab atas hal tersebut terbagai merata pada paling tidak enam institusi. Dengan demikian soliusinya ada pada keterpaduan dan sinkronisasi kebijakan diantara mereka. Kalancaran arus diisstibusi barang dan penumpang sesungguhnya diharapkan dan didam-idamkan oleh sebagian besar masyarakat, karena iitu sudah selayaknya berbagai peraturan pemerintah sebagai penjabaran UU No, 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Barang segera dapat direalisasikan. Hal ini akan menjadi pedoman bersama instansi terkait untuk menertibkan dan mengawasi lalu lintas barang. Semoga..

- Set-WI

Warta WI Lainnya :

Pengembangan SDM Aparatur Provinsi Jawa Tengah : Tantangan bagi Bandiklat - Drs. H. Yusuf Subagyo, M.Si